Anies Tidak Akan Cabut KJP Siswa Yang Ikut Demo

  • Bagikan
Anies Tidak Akan Cabut KJP Siswa Yang Ikut Demo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan / foto : CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Kabarin.co.id, Jakarta – Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan penegasan bahwa pihaknya tidak akan memutus hak Kartu Jakarta Pintar (KJP), khususnya untuk pelajar yang mempunyai masalah lantaran ikut aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI.

Sedangkan untuk sebelumnya, dikatakan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono, pelajar bisa saja dikenakan sanksi berupa pemberhentian KJP. Akan tetapi hal tersebut bisa dilakukan apabila pelajar yang bersangkutan terbukti bersalah serta melakukan tindak kriminal ketika demonstrasi.

“Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka didik lebih jauh,” ungkap Anies ketika ditemui di kantor Administrasi Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (2/10/2019).

Anies menilai, apabila ada anak yang bersalah, seharusnya dididik lebih baik di sekolahnya. Anies menyebut bahwa dengan mengeluarkan siswa dari sekolah serta mencabut KJP-nya merupakan tindakan dari konsep yang salah. Ia juga menyebut pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk bisa memastikan pendidikan setiap anak.

“Terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya. Kalau kemudian tanggung jawab kita ialah menyekolahkan mereka lalu KJP-nya dicabut, bisa sekolah dari mana nanti? Kan justru tidak sejalan dengan tujuan pemerintah mendidik semua anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Anies menghimbau masyarakat untuk tidak cemas terkait dengan tidak adanya efek jera pada siswa yang terlibat aksi, ia menilai bahwa efek jera tersebut bisa dilakukan dengan penerapan pendidikan. Jika memang terbukti melakukan dan terbukti tindak kriminal, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian.

“Kalau terbukti tindakan kriminal, maka itu ada aturan hukumnya. Karena begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum kita. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang,” pungkasnya.

  • Bagikan