Aturan Royalti Jokowi: Bikin Happy Musisi, Pengusaha Resah – Kabarin.co.id

  • Bagikan

Jakarta, kabarin.co.id – Menciptakan sebuah lagu yang enak didengar dan dapat diterima oleh masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tidak murah.

Maka, wajar sebuah hasil karya cipta berupa lagu atau musik patut dilindungi dan diapresiasi. Apalagi, jika lagu tersebut dipergunakan untuk tujuan komersil hingga menjadi sebuah profesi yang menguntungkan bagi seseorang.

Bentuk perlindungan terhadap pencipta lagu memang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini melindungi setiap karya cipta di bidang pengetahuan, seni, yang dihasilkan atas inspirasi, hingga imajinasi.

Dalam Pasal 40 UU Hak Cipta, musik menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi. Pencipta musik berhak atas hak moral dan hak ekonomi atas karya yang mereka ciptakan.

Namun, masih ada saja yang melanggar ketentuan dalam aturan tersebut. Terbukti hingga kini, masih ada sejumlah bisnis karaoke yang melanggar hak cipta lagu yang dikomersilkan.

Seperti pada 2020 lalu, PT AS Industri Rekaman Indonesia (Asirindo) melaporkan 15 tempat karaoke karena dianggap melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu tanpa izin dan tidak membayar royalti atas penggunaan lagu yang dikomersialkan secara luas.

Kini, musisi Tanah Air setidaknya bisa bernapas lega. Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pengelolaan royalti hak cipta lagu untuk layanan publik komersial.

Hak royalti lagu dan musik yang dimaksud akan diberikan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, hingga pemilik lagu atau musiknya yang digunakan secara komersial.

Jokowi Beri Angin Segar Buat Musisi

Aturan royalti lagu dan musik tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret lalu.

Aturan ini secara tidak langsung mempertegas UU Hak Cipta, di mana kafe, diskotek, hingga bazar yang memutarkan lagu atau musik untuk keperluan komersial akan dikenakan tarif royalti lagu atau musik.

Royalti yang dimaksud akan dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), bunyi pasal 3 ayat (1).

Adapun besaran royalti yang harus dibayarkan ditetapkan oleh LMKN yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak terkait. Besaran yang dimaksud nantinya akan disahkan oleh menteri terkait.

Selain menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK, LMKN juga bakal menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK.

Royalti yang telah dihimpun LMKN selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMKN. Royati, pun akan digunakan sebagai dana operasional dan dana cadangan.

Sumber kabarin.co.id

  • Bagikan