Biden Naik Darah, Dewan Keamanan PBB Segera Turun di Myanmar! – Kabarin.co.id

  • Bagikan

Jakarta, kabarin.co.id – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menuntut tindakan cepat Dewan Keamanan PBB di Myanmar. Tindakan junta militer disebut makin mengerikan.

Militer perlu merasakan kerugian yang terkait dengan tindakan mengerikannya. Stabilitas dan kemakmuran kawasan bergantung pada tindakan cepat,” kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada pertemuan Dewan Keamanan, dikutip AFP, Minggu (11/4/2021).

Pilihan Redaksi
  • Mulai Panas! Milisi Etnis Serang Polisi Myanmar, 10 Tewas
  • Jenderal Junta Militer Myanmar Buka Suara Usai Dikecam Dunia
  • Junta Militer Myanmar Makin Ngeri, 618 Orang Tewas

Militer, kata dia, abai terhadap kecaman dunia. Ini jadi ujian ke Dewan Keamanan PBB.

“Apakah Dewan akan memperdebatkan bahasa dalam pernyataan lain atau akankah kita bertindak untuk menyelamatkan nyawa rakyat Burma?” katanya, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Sebelumnya, AS menambah tekanan ke Myanmar. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada perusahaan permata milik negara Myanmar, Myanmar Gems Enterprise.

Ini menjadi upaya baru membatasi kemampuan junta militer untuk menghasilkan pendapatan. Perusahaan pertambangan itu resmi masuk ke daftar hitam Departemen Keuangan AS.

“Tindakan hari ini menyoroti komitmen Departemen Keuangan untuk menolak sumber pendanaan militer Burma, termasuk dari perusahaan-perusahaan milik negara utama di seluruh Burma,” kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan pada Kamis lalu.

Sanksi akan menghalangi orang Amerika berbisnis dengan perusahaan tambang itu. Termasuk mengeluarkan izin dan lisensi untuk menambang batu mulia dan mengumpulkan pendapatan dari penjualan permata dan giok.

Myanmar adalah sumber utama giok dunia dan sumber utama batu rubi. Sejumlah permata langka kerap ditemukan di negara itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sanksi diberikan agar junta menghentikan kekerasan. Dalam laporan lembaga pemerhati tahanan politik AAPP, setidaknya hampir 600 orang jadi korban kekejaman junta.

“AS akan terus meningkatkan tekanan pada aliran pendapatan rezim sampai mereka menghentikan kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, mencabut darurat militer dan keadaan darurat nasional, menghapus pembatasan telekomunikasi, dan mengembalikan Burma ke jalur demokrasi,” kata Blinken.

Sementara itu, upaya Dewan Keamanan PBB untuk turun ke Myanmar, sebelumnya gagal karena Rusia dan China. Kedua negara memveto dan secara historis menentang sanksi internasional.,

Meski begitu Beijing menyuarakan keprihatinan. Sementara Rusia menilai sanksi hanya akan membuat perang saudara.

Krisis Myanmar terkaji setelah 1 Februari lalu, pemimpin sipil Aung San Suu Kyi digulingkan. Menurut lembaga pemerhati tahanan politik AAPP, sudah 600 lebih warga sipil meninggal sedangkan junta mengatakan hanya 200 jiwa.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Sumber kabarin.co.id

  • Bagikan