oleh

Langkah Kominfo Menghadapi Kasus Rekening Dibobol Via Nomor HP

Kabarin.co.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siap untuk bergerak menangani masalah yang belakangan ini membuat heboh yaitu kasus penyalahgunaan SIM Card yang diduga digunakan penjahat untuk membobol rekening bank.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya akan menjadwalkan untuk mengundang seluruh pihak operator telekomunikasi.

“Kita sudah menerbitkan surat edaran kepada pihak operator untuk lebih berhati-hati terhadap pergantian sim card karena data SIM Card bila digabungkan dengan data-data yang lain bisa sangat merugikan kita,” Tutur Semuel dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Nantinya, ia dan operator telekomunikasi akan mengevaluasi lebih lanjut dan dalam tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pergantian sim card baru.

“Karena adanya kasus pencurian rekening bank ini, membuat kita bisa mengevaluasi apakah OTP (one time password) itu aman? Atau kita harus menerapkan teknologi-teknologi keamanan baru?,” ujar Semuel.

I Ketut Prihadi, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), pun menambahkan, ia juga akan membahas kepada seluruh operator telekomunikasi berkaitan dengan penggunaan teknologi biometrik untuk pergantian kartu SIM Card.

“Kami ingin ada peraturan yang lebih ketat misalnya penggunaan tekonlogi biometrik yaitu pemindaian sidik jari, wajah, bahkan mata,” Ujar Ketut.

“Dalam waktu dekat kami akan undang semua operator untuk evaluasi SOP. Parameter apa yang diberlakukan. Kalau ada celah, kita sama-sama rumuskan. Distandarkan di tiap operator2 seperti apa baiknya,” tambahnya.

Selain itu juga, Semuel akan memberikan gambaran kalau kasus memanipulasi data seperti kasus yang menghebohkan saat ini akan ada dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Dalam RUU itu kalau benar ada KTP-nya dan memalsukan hukumannya cukup tinggi. Mengambil alih KTP. Siapa yang mengumpulkan tidak sah juga kena. Ini ada dan hukumannya cukup berat. Pidana di RUU PDP jarang ada pidana, salah satu pidananya ini,” pungkas Semuel.

Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan, pun mendukung Kominfo untuk bertemu operator seluler dalam rangka mengkaji SOP pergantian sebuah kartu sim.

“Kami dukung Kominfo review SOP penggantian kartu agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus yang ada kami serahkan ke penegak hukum. Kami hanya siap evaluasi,” ujar Marwan.

Namun ia juga optimistis kalau pihak operator telah menerapkan SOP yang cukup ketat untuk melindungi seluruh data privasi pengggunanya. Marwan pun menghimbau dari sisi pengguna untuk lebih cerdik melindungi data pribadinya.

“Kadang smartphone kita sudah smart tapi kita yang belum memahami. Kita juga bisa melakukan penyimpanan seperti halnya memakai foto yang dipindahkan ke layanan cloud. Sehingga terjaga datanya,” tutur Marwan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News