oleh

Mahfud MD : Belum Ada Amnesti Di Luar Kasus Politik

Kabarin.co.id, Jakarta – Dikatakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD bahwa amnesti belum pernah diberikan pada narapidana dengan kasus tindak pidana umum. Hal tersebut guna menanggapi permohonan amnesti Baiq Nuril, selaku terpidana kasus pelanggaran UU ITE.

Mahfud menilai, amnesti hanya pernah diberikan kepada tahanan politik. Ia menyebut bahwa beberapa nama yang pernah memperoleh amnesti. Yakni Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang Pamungkas, dan juga Muchtar Pakpahan.

“Kasus pidana umum kayaknya belum, kayaknya ya. Tetapi menurut saya, ya presiden harus mencari alternatif dan alternatif amnesti menurut saya itu adalah yang paling mungkin di antara sesama yang agak tidak mungkin,” ucap Mahfud di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, dilansir CNNIndonesia, Jumat (12/7/2019).

Dalam hal ini Mahfud memberikan dukungan terkait rencana pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo kepada Baiq. Ia menilai, amnesti tersebut merupakan satu-satunya cara yang paling mungkin untuk membebaskan Baiq dari kasus tersebut. “Yang paling mungkin di antara alternatif-alternatif yang sama kurang mungkin itu, yang paling mungkin itu amnesti. Jadi saya setuju itu di follow up dan diduskusikan lebih lanjut,” papar Mahfud.

Akan tetapi, Mahfud juga memberikan pendapat bahwa Jokowi harus melakukan pertimbangan secara mendalam guna memberikan amnesti kepada Baiq. Sedangkan dari sisi lain, ia menilai bahwa Baiq tidak mungkin memperoleh grasi dari presiden. Pasalnya, ia menyebut Baiq sudah mengajukan Peninjauan Kembali atas vonis penjara selama enam bulan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

“Oleh sebab itu pilihannya amnesti. Tapi amnesti pun ada problem hukum, karena amnesti menurut undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu biasanya diberikan ke kasus-kasus politik,” ungkap Mahfud.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News