oleh

Promo Akan Dibatasi, Pihak Grab Taati Keputusan Kemenhub

Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menuturkan bahwa pihak Grab akan menaati keputusan dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembatasan potongan harga atau diskon tarif layanan pada transportasi online.

Terkait hal tersebut, pihak Grab akan memberikan masukan mengenai masalah pengaturan regulasi mengenai diskon tarif kepada pihak Kemenhub.

“Kalau kami boleh memberikan saran, memang sebaiknya kita lebih hati-hsti dalam melakukan regulasi terhadap promosi dan diskon karena nanti dampaknya kepada penumpang dan pengemudi,” tutur Ridzki, kepada awak media usai peresmian Grab Excellence Center, di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/5).

“Tapi tentunya kita serahkan kepada Kemenhub, kita memberikan masukan saja. Kami tahu Kemenhub juga melalukan survei juga di situ. Apapun keputusannya nanti kita akan menaati apa yang menjadi arahan Kemenhub,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Kemenhub, Grab Indonesia menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi agar Kemenhub dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek terkait pembatasan diskon sebelum pihaknya mengesahkan peraturan tersebut.

“Kepada kami tentunya kita akan melakukan koordinasi baik kepada Pak Menteri [Kemenhub], Pak Dirjen, Pak Direktur. Saya sampaikan tentunya kami yakin Kemenhub akan mempertimbangkan segala aspek sebelum memberikan keputusan,” terang Ridzki.

Sebelumnya Kemenhub melihat jika perang tarif diskon yang dilakukan oleh layanan transportasi online Grab dan Gojek dinilai tidak berimbang. Semuanya mereka lakukan semata-mata hanya untuk menarik pelanggan serta meningkatkan pengalaman para pelanggan.

Langkah yang diambil pihak layanan transportasi online tersebut terkait saling memberikan potongan harga, pada dasarnya hal tersebut dapat membebani pihak mereka. Siapa yang memiliki dana besar maka dialah yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Namun sebaliknya, jika pihak layanan tersebut memiliki dana yang sedikit makan mereka akan mengalami kesulitan bersaing dan berkembang. Hal tersebut dapat membuat persaingan ride hailing tidak sehat.

Pihak Kemenhub sendiri akan mengatur potongan harga yang diberikan agar tidak melewati batas bawah tarif yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengambil pembagian pendapatan yang akan diterima oleh para pengemudi nantinya.

Namun, jika promo atau potongan harga dilakukan oleh pihak penyelenggara uang elektronik, pihak Kemenhub mengatakan akan menggandeng lembaga atau kementrian terkait yakni BI, OJK dan KPPU.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News