oleh

RUU Pertanahan Mampu Jerat Pidana Warga Yang Tidak Mau Digusur

Kabarin.co.id, Jakarta – Rancangan Undang-undang terkait Pertanahan memunculkan kritik lantaran memuat ancaman pidana bagi pemilik tanah. Tepatnya yang menyebabkan sengketa karena mempertahankan lahannya dari penggusuran.

Saat ini, RUU Pertanahan sudah memasuki tahap finalisasi di parlemen. Diungkap oleh Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, pihaknya akan menggelar rapat pengambilan keputusan mengania RUU Pertanahan pada Senin (23/9/2019) pekan depan.

“Tanggal 23 [September], di Komisi II. Tapi kalau disitu enggak setuju ya enggak kita bawa ke paripurna. Kita fleksibel aja kalau misalnya masih ada yang beda-beda [pendapat],” ungkap Amali dikutip dari CNNIndonesia, pada Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Panitian kerja (Panja) untuk RUU Pertanahan telah memberikan laporan kerja kepada Amali selaku ketua Komisi II. Ia menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi poin krusial yang dibahas pada revisi peraturan tersebut.

Lebih lanjut, Amali juga menyatakan bahwa semua fraksi dalam Panja tersebut telah setuju dengan semua poin yang terkandung pada RUU Pertanahan.

“Jadi hasil penyerahan dari Panja ke komisi itu semua setuju. Tidak ada [catatan atau penolakan]. Tapi tetap sikap resminya di pandangan mini fraksi,” ucap Amali.

“Kita lihat saja, bahkan presiden menginginkan ini seperti itu [bulan ini],” lanjutnya.

“Sudah [klir]. Tak ada perubahan… Nah sekarang di dalam RUU baru ini dia sistemnya stelsel positif, kalau yang sekarang kan negatif. Kalau sekarang harus yang punya tanah. Anda menyatakan ini tanah anda, dan disaksikan di sekitarnya. Nah kalau di kemudian suatu hari ada orang yang datang lantas mengklaim, Anda yang tanggung jawab. Harus gitu dong. Fair itu kan,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News