oleh

Terkait Aturan IMEI, Pemerintah Bahas Pajak Ponsel

Kabarin.co.id, Jakarta – Untuk saat ini, pemerintah terus gogok aturan untuk validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), sebelum pada akhirnya kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dan informasi terbaru, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait masalah pajak.

Hal tersebut diungkap langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail pada sela uji coba jaringan 5G Smartfren di Marunda Refinery, Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019).

“Masih koordinasi. Pak Menteri (Rudiantara) masih komunikasi dengan bu Sri Mulyani kaitannya dengan pajaknya. Ini untuk ke depan bukan untuk ke belakang,” jelasnya.

Meski Ismail tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai pajak yang dimaksud. Akan tetapi berdasar pada pernyataan sebelumnya, Ismail menyebut bahwa pajak tersebut berkaitan dengan ponsel balck market (BM), khususnya yang sudah beredar di masyarakat.

Kala itu, Ismail menyebut bahwa pemerintah akan menyediakan aplikasi khusus untuk pelaporan nomor IMEI dari pedagang. Untuk saat ini, aplikasi tersebut belum dipublikasikan oleh pemerintah.

“Kita rencanakan. Para pedagang itu diberi kesempatan untuk melaporkan atau mungkin lebih teknisnya, para pedagang itu mengecek stoknya, apakah IMEI-nya sudah terdaftar atau tidak di Kementerian Perindustrian,” paparnya di Jakarta.

“Misalnya, dia punya 10 unit ponsel, dia periksa, ternyata delapannya sudah ada di Kementerian Perindustrian, barangkali di TPP Impor atau TPP Produksi, salah satu dari itu sudah aman yang berarti HP yang legal,” imbuhnya.

“Nanti dibuatkan aplikasi untuk memudahkan pedagang untuk melaporkan itu,” pungkas Ismail.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News